Sumbarheadline– Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menjadikan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebagai salah satu instrumen utama dalam mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana. Melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, pemerintah mengalokasikan bantuan ternak senilai lebih dari Rp1 miliar bagi peternak dan keluarga miskin yang terdampak banjir, tanah longsor, maupun cuaca ekstrem.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota, drh. Devi Kusmira, mengatakan meski hingga kini belum terdapat laporan kematian ternak besar akibat bencana, dampak yang dirasakan peternak tetap cukup signifikan. Kerusakan lahan hijauan pakan, kandang, hingga meningkatnya risiko penyakit ternak menjadi persoalan yang mengganggu produktivitas peternakan.
“Hingga saat ini memang tidak ada laporan kematian ternak besar akibat bencana. Namun dampak yang dirasakan peternak cukup besar, mulai dari rusaknya lahan hijauan pakan, kerusakan kandang, hingga meningkatnya risiko penyakit ternak akibat kondisi lingkungan yang lembab dan kotor,” ujar Devi saat diwawancarai, Selasa (14/7).
Ia menjelaskan, berkurangnya ketersediaan hijauan pakan berkualitas menyebabkan kondisi kesehatan ternak menurun. Bahkan, kekurangan nutrisi juga berdampak terhadap reproduksi ternak sehingga berimbas pada menurunnya pendapatan peternak.
Daerah yang menjadi prioritas penanganan meliputi Kecamatan Suliki, Bukik Barisan, Gunuang Omeh, Guguak, Akabiluru, Situjuah Limo Nagari, Lareh Sago Halaban, Mungka, Pangkalan Koto Baru, hingga Kapur IX yang merupakan wilayah rawan dan terdampak bencana.
Sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyiapkan dua skema bantuan melalui TKD. Skema pertama berupa hibah 280 ekor kambing lengkap dengan bahan dan peralatan kandang untuk 28 kelompok tani dengan total anggaran Rp714.504.000. Skema kedua berupa bantuan sosial sebanyak 1.342 ekor ayam kampung beserta kandang dan pakan bagi 61 kepala keluarga miskin kategori desil 1 dengan nilai Rp344.040.000.
“Bantuan ini bukan hanya berupa ternak hidup, tetapi juga dilengkapi pakan, obat-obatan, kandang serta pendampingan dari petugas kami agar bantuan benar-benar mampu meningkatkan ekonomi masyarakat,” katanya.
Menurut Devi, pelaksanaan program telah dimulai sejak Mei 2026 melalui tahapan administrasi, verifikasi calon penerima, penyusunan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL), hingga proses pengadaan. Penyaluran bantuan dijadwalkan berlangsung secara bertahap mulai akhir Juli hingga September 2026.
Untuk menjaga ketepatan sasaran, penerima hibah kambing harus berasal dari kelompok tani yang telah terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUTAN) dan mendapatkan pembinaan dari Dinas Peternakan. Sementara itu, penerima bantuan sosial ayam kampung merupakan warga terdampak bencana yang telah masuk dalam daftar by name by address (BNBA) dan terverifikasi dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) kategori miskin ekstrem atau desil 1.
Pengawasan program dilakukan melalui penyuluhan dan pembinaan rutin oleh petugas kesehatan hewan di setiap kecamatan dengan melibatkan pemerintah nagari sejak proses penetapan penerima hingga pemantauan perkembangan bantuan.
“Kami ingin bantuan ini benar-benar menjadi modal usaha yang berkembang. Ternak bukan hanya untuk dipelihara, tetapi juga menjadi tabungan produktif bagi keluarga sehingga mampu mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana,” kata Devi.
Sementara itu, Bupati Lima Puluh Kota, Safni, menegaskan bahwa pemanfaatan Dana Transfer ke Daerah harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama mereka yang kehilangan mata pencaharian akibat bencana.
“Pemulihan pascabencana tidak hanya sebatas membangun kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat dapat kembali berusaha dan memperoleh penghasilan. Bantuan ternak ini menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk membangkitkan ekonomi keluarga, sehingga masyarakat bisa lebih cepat mandiri setelah terdampak bencana,” ujar Safni.
Ia berharap seluruh penerima dapat memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal dan menjadikannya sebagai usaha produktif yang berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari tersalurkannya bantuan, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan berkembangnya usaha peternakan di tingkat keluarga maupun kelompok tani.(*)
