Sumbarheadline– Himbauan donasi berbentuk edaran yang dikeluarkan Pemko Payakumbuh dengan Nomor 400.8.1/667/Kesra/2025 tertanggal 1 September tersebut menyisakan cerita kurang enak bagi ASN non pejabat di lingkungan pemerintahan itu sendiri terutama pegawai golongan remdah.
Sebelumnya dalam siaran pers rilis yang dikeluarkan oleh Humas Pemko Payakumbuh Selasa (9/9/25), Sekretaris Daerah (Sekda) Rida Ananda, mengatakan jika Pemko Payakumbuh mengimbau kepada jajaran ASN di lingkungan pemerintahan sendiri untuk ikut berpartisipasi membantu pembangunan lapak relokasi pedagang.
Alasan Sekda, Pemda Daerah tetangga ikut membantu para korban. Harusnya ASN setempat juga wajib ikut membantu, tuturnya mengatakan seperti yang telah terberitakan oleh pers rilis humas.
Namun pandangan berbeda justru datang dari para ASN non pejabat di lingkungan Pemko Payakumbuh itu sendiri, terkait ajakan serta himbauan dari Sekda tersebut.
Rabu 10 September 2025, awak media dihubungi oleh salah seorang ASN yang terverifikasi bekerja di lingkungan Pemko Payakumbuh. Dalam obrolan via jaringan seluler, dirinya mengundang awak media bertemu di salah satu warung kopi kawasan Kota Payakumbuh.
Dalam obrolan, yang bersangkutan mengaku bersama seorang ASN lainnya mengundang awak media untuk kopi darat membahas terkait soal himbauan yang dikeluarkan Pemko Payakumbuh terkait bantuan pembuatan lapak relokasi.
Setelah pertemuan disepakati dan menempuh perjalanan sekitar 25 menit di bawah langit yang kurang bersahabat, kopi darat antara awak media dengan dua orang ASN Pemko Payakumbuh terjadi.
Dalam paparan dua ASN yang sebelumnya mewanti wanti agar identitas mereka dirahasiakan mengungkapkan unek unek yang mereka rasakan, terutama soal hebohnya pemberitaan salah satu media lokal yang menyebutkan ada dugaan “pemalakan” dibalik sumbangan sukarela ASN untuk pedagang korban kebakaran.
Keduanya menjelaskan usai berita berbau kontroversial itu terbit, suasana di lingkungan Pemko Payakumbuh pada Rabu (10/9/25) pagi menjadi gaduh. Akan tetapi imbuh mereka lagi, banyak ASN diam diam merasa senang terutama non pejabat lantaran pemberitaan tersebut dianggap telah mewakili isi hati mereka.
Dijelaskan, ASN sebenarnya tidak merasa keberatan ikut menyumbang terhadap pedagang korban kebakaran. Namun yang namanya sumbangan sukarela tentu tidak memiliki patokan dan sesuai kemampuan.
Menurut mereka, tidak ada satupun ASN yang menolak untuk membantu. Sebab sambungnya lagi mereka sudah terbiasa menyumbang tiap bulan dengan pemotongan gaji 2,5 persen untuk diserahkan ke Baznas.
Akan tetapi terkait sumbangan untuk pembangunan lapak relokasi dengan nominal yang ditentukan untuk setiap golongan, dirasa agak janggal.
“Padahal yang namanya bantuan suka rela tidak ada patokan,” ungkap mereka berdua.
Lebih jauh mereka menuturkan bagi ASN yang memiliki jabatan mungkin merasa tidak keberatan menyumbang. Para pejabat memiliki banyak tunjangan. Namun beda halnya bagi pegawai biasa terutama untuk golongan II dan III tentu memberatkan.
Seperti informasi himbauan di grub WhatAps pegawai, tertulis bentuk sumbangan sukarela dengan nominal untuk masing masing jabatan serta golongan yang telah ditentukan. Adapun untuk golongan III dikenai bantuan sumbangan sebesar Rp 100 ribu dan golongan II sebesar Rp 50 ribu.
Harusnya jika memang sumbangan sukarela tentu sesuai kemampuan dan kondisi, ujar mereka.
Selain itu tiba tiba muncul pemberitaan media terkait klarifikasi dari atasan yang mengatakan sumbangan sukarela itu tidak ada patokan. Ada dugaan seolah olah setelah disentil media massa lalu cuci tangan, tutup mereka mengakhiri pembicaraan.
Sementara itu, seperti diketahui para ASN di lingkungan Pemko Payakumbuh diminta untuk wajib berpartisipasi ikut menyumbang dalam rangka penggalangan dana pembuatan lapak pasar relokasi bagi pedagang korban kebakaran.
Seperti yang dikatakan Sekda Kota Payakumbuh Rida Ananda yang dikutip dari pers rilis humas, disebutkan penggalangan dana diseputaran lingkungan ASN untuk percepatan pembangunan lapak relokasi pedagang, sebutnya.
Akan tetapi pernyataan Sekda Payakumbuh tersebut mendapat respon dan tanggapan dari salah satu pengamat kebijakan Sumatera Barat, Arnovi Sutan Mudo. Menurutnya kurang tepat tanggung jawab Pemko Payakumbuh terkait membangun pasar relokasi ikut dibebankan kepada ASN dengan meminta sumbangan wajib.
Statemen yang mengatakan Pemda tetangga ikut menggalang dana lalu sudah seharusnya ASN Payakumbuh ikut bersama sama mengumpulkan dana untuk pembuatan lapak relokasi bukanlah sebuah alasan yang tepat dan terkeaan dipaksakan, ujarnya.
Dijelaskan Arnovi, perihal Pemda lain mengumpulkan sumbangan merupakan bentuk dari empati daerah lain ke daerah terkena musibah. Berbeda halnya bagi Pemko Payakumbuh. Bagi pemerintahan yang wilayahnya terkena bencana adalah tanggung jawab mereka melakukan penanggulangan pemulihan. Disitulah peran Pemerintah setempat diuji tanggung jawabnya sebagai bentuk implementasi negara hadir ditengah rakyatnya yang sedang berkesusahan.
Tentu dalam kontek tersebut Pemko harus siap serta cepat tanggap mencari solusi serta jalan keluar usai pasca tragedi kebakaran, termasuk soal pemindahan sementara lokasi berdagang.
Jikapun anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) yang berasal dari APBD tidak mencukupi pada tahun anggaran tersebut, Pemko punya banyak peluang mendapatkan bantuan penanggulangan bencana. Salah satu contohnya Pemko bisa menyurati Pemprov terkait bantuan penggalangan dana pasca bencana non alam.
Selain itu Pemko juga bisa memakai skema pinjaman daerah jangka menengah ke lembaga keuangan yang hanya membutuhkan persetujuan DPRD.
Adalah sedikit janggal jika Pemko meminta bantuan ASN nya sendiri untuk pembuatan bangunan lapak relokasi, jelas pengamat kebijakan sosial tersebut.
Selain itu tutur Arnovi lagi, terkait edaran meminta sumbangan sukarela untuk pembuatan lapak relokasi ke para ASN yang konon kabarnya telah ditentukan nominalnya tersebut jatuh pada perbuatan dugaan pungli dan berpotensi pidana bagi yang memungutnya, tutupnya mengatakan. (AA)
