Sumbarheadline-Bencana tanah bergerak yang melanda Jorong Aia Angek, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, tidak hanya memaksa ratusan warga meninggalkan rumah mereka. Di balik tenda-tenda pengungsian dan hunian sementara, ancaman lain ikut mengintai, yakni menurunnya kondisi kesehatan masyarakat akibat perubahan lingkungan, sanitasi yang terbatas, hingga tekanan psikologis yang dialami para korban.
Menyadari kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Dinas Kesehatan bergerak cepat memastikan pelayanan kesehatan tetap hadir di tengah masyarakat terdampak. Sejak hari pertama bencana, tenaga kesehatan diterjunkan untuk melakukan Rapid Health Assessment (RHA) guna memetakan kondisi kesehatan warga, mengidentifikasi kelompok rentan, serta menentukan kebutuhan pelayanan medis yang harus segera dipenuhi.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota, dr. Budi Andri, mengatakan pelayanan kesehatan tidak hanya difokuskan pada pengobatan warga yang sakit, tetapi juga upaya pencegahan agar bencana tidak berkembang menjadi krisis kesehatan.
“Kami langsung melakukan penilaian cepat kesehatan. Dari situ diketahui kebutuhan masyarakat sehingga pelayanan bisa diberikan sesuai kondisi di lapangan,” ujarnya, Kamis (9/7).
Hingga kini, sebanyak 1.109 warga telah mendapatkan pelayanan kesehatan melalui pos pelayanan yang dibuka selama penanganan bencana berlangsung. Posko kesehatan menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan medis bagi masyarakat yang harus meninggalkan rumah akibat pergerakan tanah.
Pelayanan kesehatan juga diperkuat melalui Puskesmas Koto Tinggi yang menjadi pusat koordinasi layanan. Seorang bidan ditempatkan di hunian sementara, sementara keberadaan puskesmas pembantu (Pustu) memastikan masyarakat tetap mudah mengakses pelayanan kesehatan dasar.
“Seluruh pelayanan kesehatan tetap berjalan. Di hunian sementara ada bidan yang ditugaskan dan wilayah tersebut juga terjangkau oleh Pustu,” jelasnya.
Di tengah kondisi darurat, Dinas Kesehatan juga memastikan seluruh puskesmas di wilayah terdampak tetap beroperasi normal. Dengan demikian, pelayanan rutin seperti imunisasi, pemeriksaan kehamilan, pelayanan ibu dan anak, hingga pengobatan penyakit umum tidak terhenti meski bencana masih berlangsung.
Namun, menjaga kesehatan pengungsi bukan hanya soal membuka layanan pengobatan. Pascabencana, berbagai penyakit berpotensi muncul akibat perubahan lingkungan. Diare, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), hingga penyakit kulit menjadi ancaman yang harus diantisipasi sejak dini.
Untuk itu, petugas surveilans kesehatan melakukan pemantauan setiap hari terhadap kondisi kesehatan masyarakat di lokasi pengungsian. Setiap kasus dicatat dan dianalisis sebagai langkah deteksi dini agar tidak terjadi kejadian luar biasa (KLB).
Perhatian juga diberikan terhadap kualitas lingkungan pengungsian. Fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) dipastikan memenuhi standar kesehatan sehingga risiko penyebaran penyakit akibat sanitasi yang buruk dapat ditekan.
Di sisi lain, kebutuhan logistik kesehatan hingga kini masih terpenuhi. Persediaan obat-obatan dan alat kesehatan dinilai mencukupi. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota juga mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupa perlengkapan kesehatan serta makanan tambahan bagi bayi, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.
Beruntung, akses menuju lokasi terdampak tidak terputus total sehingga distribusi obat-obatan maupun mobilitas tenaga kesehatan masih dapat dilakukan tanpa kendala berarti.
Tak hanya kesehatan fisik, pemulihan kondisi mental para penyintas juga menjadi perhatian. Tim psikolog diterjunkan untuk memberikan layanan trauma healing, terutama kepada anak-anak, lansia, dan ibu hamil yang menjadi kelompok paling rentan mengalami tekanan psikologis setelah bencana.
Penanganan kesehatan di lokasi bencana juga tidak dilakukan sendiri. Dinas Kesehatan membangun koordinasi intensif bersama BPBD, rumah sakit, puskesmas, TNI, Polri, serta berbagai unsur lainnya melalui posko terpadu sehingga setiap persoalan yang muncul dapat segera ditangani.
Meski demikian, masih terdapat tantangan yang harus dibenahi. Salah satunya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang kesehatan dalam penanganan kebencanaan. Menurut dr. Budi Andri, belum seluruh tenaga kesehatan di puskesmas memiliki kompetensi yang merata dalam menghadapi situasi darurat sehingga peningkatan kemampuan menjadi agenda penting ke depan.
Selain memperkuat layanan kesehatan, Dinas Kesehatan juga terus mengedukasi masyarakat agar tetap menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) selama berada di pengungsian. Masyarakat diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala penyakit agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin.
Bupati Lima Puluh Kota, Safni Sikumbang, menegaskan bahwa perlindungan kesehatan masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penanganan bencana. Menurutnya, pemerintah daerah berkomitmen memastikan seluruh korban tetap memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, mulai dari layanan medis, ketersediaan obat-obatan, hingga pendampingan bagi kelompok rentan.
“Keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah prioritas kami. Seluruh perangkat daerah bergerak bersama memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan dengan baik bagi seluruh masyarakat terdampak,” kata Safni.
Ia juga mengapresiasi dedikasi para tenaga kesehatan yang tetap bertugas di tengah situasi darurat. Baginya, kehadiran tenaga medis bukan sekadar memberikan pengobatan, tetapi juga menjaga harapan masyarakat yang sedang berjuang bangkit dari bencana.
Di tengah ancaman tanah yang terus bergerak, pelayanan kesehatan menjadi salah satu penopang utama bagi warga Koto Tinggi. Ketika rumah boleh saja hilang, namun kepastian bahwa negara tetap hadir melalui layanan kesehatan menjadi bekal penting bagi masyarakat untuk bertahan dan menata kembali kehidupan mereka.(*)
