Sumbarheadline– Data BPBD mencatat, sejak Januari hingga akhir Juni 2026 terdapat 41 kejadian bencana yang ditangani di Kabupaten Lima Puluh Kota. Bencana didominasi tanah longsor, banjir, dan cuaca ekstrem yang menyebabkan pohon tumbang di sejumlah wilayah.
Kecamatan Situjuah Limo Nagari menjadi salah satu daerah dengan intensitas bencana tertinggi, meliputi tanah longsor, banjir, dan cuaca ekstrem. Sementara Kecamatan Harau menghadapi banjir, cuaca ekstrem, hingga kebakaran hutan dan lahan.
Selain itu, banjir dan cuaca ekstrem juga terjadi di Kecamatan Mungka. Kecamatan Guguak, Suliki, dan Payakumbuh dilanda cuaca ekstrem, sedangkan Kecamatan Lareh Sago Halaban dan Luak mengalami banjir. Adapun tanah longsor tercatat terjadi di Kecamatan Gunuang Omeh, Akabiluru, dan Bukit Barisan.
Melihat tingginya ancaman tersebut, BPBD terus menggencarkan berbagai langkah mitigasi melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar lebih memahami cara menghadapi potensi bencana sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
Selain meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, BPBD juga terus mendorong kolaborasi dengan pemerintah nagari untuk menghidupkan kembali KSB melalui penyegaran organisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
“Dengan SDM yang terlatih dan organisasi yang aktif, KSB diharapkan mampu mempercepat penyampaian informasi, melakukan evakuasi awal, hingga meminimalkan risiko korban maupun kerugian ketika bencana terjadi,” ujar Zaimar.
Sementara itu, Bupati Lima Puluh Kota, Safni, menegaskan bahwa pengurangan risiko bencana tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah maupun BPBD. Menurutnya, pemerintah nagari harus mengambil peran lebih besar dengan memastikan KSB di setiap nagari kembali aktif dan memiliki kapasitas yang memadai.
“Kita melihat Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi. Karena itu, keberadaan KSB harus benar-benar difungsikan. Pemerintah nagari perlu menjadikan penguatan KSB sebagai salah satu prioritas agar masyarakat memiliki kesiapsiagaan menghadapi bencana,” ujar Safni.
Ia menilai KSB merupakan ujung tombak penanggulangan bencana di tingkat nagari karena menjadi pihak pertama yang merespons ketika musibah terjadi sebelum bantuan dari pemerintah kabupaten tiba di lokasi.(*)
