Sumbarheadline– Tingginya frekuensi bencana yang melanda Kabupaten Lima Puluh Kota sepanjang semester pertama tahun 2026 menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Di tengah kondisi daerah yang rawan bencana, pemerintah berharap seluruh pemerintah nagari menjadikan penguatan Kelompok Siaga Bencana (KSB) sebagai prioritas, mengingat banyak KSB yang saat ini dalam kondisi vakum.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lima Puluh Kota, Zaimar Hakim, saat diwawancarai di Kantor BPBD, Kamis (9/7/2026), mengatakan KSB memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan, mitigasi, hingga penanganan awal ketika bencana terjadi di nagari.
“KSB sebenarnya sudah terbentuk di setiap nagari. Namun, saat ini banyak yang vakum sehingga perlu dilakukan penyegaran, terutama peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar kembali aktif menjalankan fungsinya,” ujar Zaimar.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat melalui KSB menjadi salah satu kunci dalam mengurangi risiko bencana. Sebab, kelompok tersebut merupakan pihak yang pertama kali berada di lokasi saat bencana terjadi sebelum bantuan dari pemerintah tiba.
“Kami berharap pemerintah nagari memberikan perhatian terhadap keberadaan KSB. Jangan hanya dibentuk, tetapi juga terus dibina, dilatih, dan diaktifkan kembali sehingga mampu menjadi ujung tombak kesiapsiagaan bencana di tingkat nagari,” katanya.
Data BPBD mencatat, sejak Januari hingga akhir Juni 2026 terdapat 41 kejadian bencana yang ditangani di Kabupaten Lima Puluh Kota. Bencana didominasi tanah longsor, banjir, dan cuaca ekstrem yang menyebabkan pohon tumbang di sejumlah wilayah.
Kecamatan Situjuah Limo Nagari menjadi salah satu daerah dengan intensitas bencana tertinggi, meliputi tanah longsor, banjir, dan cuaca ekstrem. Sementara Kecamatan Harau menghadapi banjir, cuaca ekstrem, hingga kebakaran hutan dan lahan.
Selain itu, banjir dan cuaca ekstrem juga terjadi di Kecamatan Mungka. Kecamatan Guguak, Suliki, dan Payakumbuh dilanda cuaca ekstrem, sedangkan Kecamatan Lareh Sago Halaban dan Luak mengalami banjir. Adapun tanah longsor tercatat terjadi di Kecamatan Gunuang Omeh, Akabiluru, dan Bukit Barisan.
Melihat tingginya ancaman tersebut, BPBD terus menggencarkan berbagai langkah mitigasi melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar lebih memahami cara menghadapi potensi bencana sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
Selain meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, BPBD juga terus mendorong kolaborasi dengan pemerintah nagari untuk menghidupkan kembali KSB melalui penyegaran organisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
“Dengan SDM yang terlatih dan organisasi yang aktif, KSB diharapkan mampu mempercepat penyampaian informasi, melakukan evakuasi awal, hingga meminimalkan risiko korban maupun kerugian ketika bencana terjadi,” ujar Zaimar.
Sementara itu, Bupati Lima Puluh Kota, Safni, menegaskan bahwa pengurangan risiko bencana tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah maupun BPBD. Menurutnya, pemerintah nagari harus mengambil peran lebih besar dengan memastikan KSB di setiap nagari kembali aktif dan memiliki kapasitas yang memadai.
“Kita melihat Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi. Karena itu, keberadaan KSB harus benar-benar difungsikan. Pemerintah nagari perlu menjadikan penguatan KSB sebagai salah satu prioritas agar masyarakat memiliki kesiapsiagaan menghadapi bencana,” ujar Safni.
Ia menilai KSB merupakan ujung tombak penanggulangan bencana di tingkat nagari karena menjadi pihak pertama yang merespons ketika musibah terjadi sebelum bantuan dari pemerintah kabupaten tiba di lokasi.(*)
