Sumbarheadline– Bupati Limapuluh Kota, Safni Sikumbang, telah memberikan klarifikasi, baik secara tertulis maupun melalui pertemuan dengan elemen masyarakat terkait skandal video call seks (VCS).
Di sisi lain, klarifikasi bupati tersebut menjadi blunder di ruang publik. Mayoritas warga memberikan respon negatif terkait klarifikasi bupati Safni, yang dinilai bertele tele, ambigu, dan kontradiktif antara keterangan satu dengan keterangan lainnya.
Suatu waktu bupati Safni mengatakan dirinya korban dan bukan pelaku. Dirinya menjelaskan jika ia menjadi korban pemerasan sindikat VCS. Selanjutnya ia juga menjelaskan jika kasus yang sudah ditangani Polda Sumbar tersebut telah membuahkan hasil dengan ditangkapnya dua orang pelaku.
Di lain waktu ia juga menyebutkan jika video VCS yang disebut sebut diduga mirip dirinya merupakan bagian dari rekayasa pelaku sindikat. Bupati Safni, mengatakan ada 7 kamera yang melakukan setingan rekaman video.
Namun anehnya saat ditanya oleh rekan awak media apakah keterangan yang ia berikan terkait aksi para sindikat pelaku tersebut sudah melalui proses uji forensik digital, yang bersangkutan tidak mampu menjelaskan dengan berdalih tidak ingin mendahului proses hukum.
Pernyataan Bupati Safni, tersebut terang saja membuat ruang publik bergejolak. Publik menilai klarifikasi orang nomor satu di lingkungan pemerintahan Kabupaten Limapuluh Kota, dinilai ambigu, berbelit-belit dan kontradiksi.
Menurut publik, disatu sisi secara langsung bupati Safni, menjelaskan dengan mengambil kesimpulan hukum jika ia menjadi korban dan bukan pelaku. Ia pun juga memastikan jika video tersebut disetting dengan memakai 7 kamera.
Namun ketika diminta untuk menerangkan alasan dirinya sebagai korban serta penjelasan terkait rekayasa 7 kamera, dirinya berkelit dan meminta publik menunggu hasil pemeriksaan Kepolisian.
Menurut beberapa sumber, keterangan yang diberikan bupati Safni, terkait skandal VCS tak senonoh yang menyeret namanya tersebut justru menjadi blunder dan menimbulkan tafsir liar.
Mereka menyebutkan keterangan klarifikasi bupati Safni, tidak menyentuh akar dari subtansi persoalan yang menjadi pertanyaan publik.
Seperti yang dikatakan oleh Zulhefrimen, SH, seorang praktisi hukum, menjelaskan kalrifikasi yang diberikan oleh bupati Safni, dinilai ambigu serta berbelit belit, ungkapnya.
“Pertanyaan masyarakat Limapuluh Kota, sepele. Benar atau tidaknya video VCS tersebut,” sambungnya lagi.
Bagi dirinya, bupati Safni hanya perlu menjelaskan dengan tegas dan berani terkait status video VCS tersebut, asli atau palsu, tuturnya.
Di jelaskannya persoalan amoral itu bukan perkara main-main dan bisa dimaafkan begitu saja. Masyarakat cendrung dengan mudah memaafkan jika pemimpinnya tersangkut persoalan korupsi. Namun berbeda halnya jika pemimpin tersandung kasus amoral.
Jika benar bupati Safni, terbukti telah melakukan perbuatan amoral seperti skandal video mesum yang beredar di ruang publik, perlu dipertanyakan integritas yang bersangkutan dalam membangun mental dan spritual masyarakat Limapuluh Kota, tutup Zulhefrimen,SH.
Sementara gaduhnya persoalan skandal VCS diruang publik, utamanya kawasan Limapuluh Kota, beberapa anggota DPRD setempat mulai angkat bicara.
Seakan tak ingin dianggap “setan bisu” oleh masyarakat, satu per satu anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, mulai memberikan komentar terkait kasus yang menyeret nyeret nama bupati tersandung persoalan amoral.
Adalah Syamsuwirman, anggota DPRD aktif Kabupaten Limapuluh Kota, dari fraksi Demokrat, kepada awak media, Senin (2/3/26) malam, dirinya mengaku mendengar kegaduhan tersebut dari cerita kedai-kedai kopi serta platform media sosial.
Meski mengaku belum pernah melihat rekaman video VCS yang beredar tersebut, ia mengaku sangat menyayangkan jika seorang bupati bisa tersandung kasus seperti informasi yang beredar, tuturnya.
Politisi dari Partai Demokrat tersebut berharap Bupati Safni, dalam memberikan keterangan serta klarifikasi jelas, transparan, dan tidak berbelit-belit dan bisa berdampak makin gaduhnya suasana, paparnya.
“Bupati hanya perlu menjelaskan status video VCS yang telah merusak nama serta reputasinya tersebut. Apakah aktor yang disebut sebut diduga mirip dirinya atau bukan agar suasana kembali kondusif,” jelas Syamsuwirman.
Selain itu, terkait gaduhnya suasana akibat skandal VCS tersebut dirinya akan membawa persoalan tersebut ke lembaganya yang salah satu peran serta fungsinya adalah pengawasan jalannya roda pemerintahan, sambungnya.
Sementara, salah satu unsur pimpinan DPRD Limapuluh Kota, Alia Efendi, mengaku juga mendengar gaduh di masyarakat terkait skandal VCS tersebut.
Menurutnya ia juga akan membawa persoalan tersebut ke DPRD dan segera dibicarakan di tingkat unsur pimpinan fraksi, ujarnya singkat.
Sementara tanggapan juga datang dari Ketua DPRD Limapuluh Kota, Doni Ikhlas. Menurutnya kasus yang sedang menimpa Bupati terkait video VCS sudah memasuki ranah hukum.
Di jelaskanya, pimpinan maupun anggota lainnya sudah mendengar kasus tersebut melalui media massa sekaligus soal klarifikasi bupati Safni.
Dalam kasus tersebut, yang bersangkutan mengaku sebagai korban dan telah melaporkan ke Polda Sumbar. Sebagai warga negara yang baik tentu sangat menghormati proses hukum dan menunggu titik jelas persoalan, bebernya.
Lanjut Doni Ikhlas lagi, sambil menunggu proses hukum berjalan menghimbau semua pihak untuk dapat menahan diri serta menghormati azas praduga tak bersalah.
Sebagai Lembaga yang salah satunya berfungsi sebagai pengawas jalannya roda pemerintahan di Limapuluh Kota, ia meminta agar semua pihak menahan diri untuk tidak mengeluarkan analisa yang dapat memperkeruh suasana, terutama di dalam bulan ramadhan ini, paparnya lagi.
Selain itu ia juga meminta kepada pihak lainnya untuk bisa menahan diri membuat analisa seolah olah skandal rekaman VCS tersebut direkayasa dan disebarkan oleh kekuatan politik tertentu.
Menurutnya jangan ada yang memancing di air keruh dengan memperburuk keadaan. Untuk itu kembali dirinya berharap untuk sama sama menahan diri dan menunggu hasil pemyelidikan aparat yang berwenang, tutupnya. (AA)
