Sumbarheadline-Minggu 8 Oktober 2023 sore hari menjelang malam, sekira pukul 18.00 WIB, rumah dinas Pejabat Walikota Payakumbuh, Jasman Rizal, kedatangan tamu istimewa.
Pada hari itu seorang calon legeslatif (caleg) incumben untuk DPR RI dari Partai PKS, Nevi Zuairina beserta rombongan hadir bertamu di kediaman rumah dinas. Belum diketahui secara pasti apa agenda dari pertemuan itu, namun dari salah satu sumber PKS, menyebutkan pertemuan tersebut berlangsung lebih kurang dua jam dalam suasana yang hangat dan akrab.
Sementara sampai berita ini diturunkan, Jasman Rizal sebagai Pejabat Walikota Payakumbuh, saat dikirimkan pesan konfirmasi, belum merespon dan menanggapi terkait agenda pertemuan dirinya dengan salah seorang caleg DPR RI tersebut.
Bocornya pertemuan antara Pejabat Walikota dengan sang caleg yang terindikasi sangat rahasia, menimbulkan tanda tanya bagi publik. Publik menanyakan dalam rangka agenda apa pertemuan yang terjadi bukan di jam serta hari kerja. Tidak banyak sumber yang bersedia mengungkapkan subtansi dari pertemuan, namun banyak kalangan berspekulasi menduga kuat jika pertemuan tersebut berkaitan dengan Pemilihan legeslatif (pileg) yang sudah diambang batas.
Jika benar dugaan publik jika pertemuan tersebut ada hubungannya dengan Pileg, maka dapat diduga Pejabat Walikota telah melanggar jabatannya sebagaimana pesan yang disampaikan oleh Mentri Dalam Negri (Mendagri) Tito Karnavian.
Dalam berbagai kesempatan Mendagri selalu berpesan dan mewanti wanti agar semua Pejabat Kepala Daerah agar bersikap netral dalam menghadapi Pemilu 2024.
Di kegiatan pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XV Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) 2023 dan APKASI Otonomi Expo 2023 di ICE BSD City, Tangerang, Kamis (20/7) silam, Mentri Tito mengingatkan jika keberadan Pejabat (Pj) Kepala Daerah hanya untuk mengisi kekosongan kursi kepala daerah agar roda pemerintahan tetap berjalan. Sebagai seorang birokrat, Mendagri menegaskan, Pj. kepala daerah agar tidak berafiliasi dengan partai mana pun atau calon siapa pun.
“Khusus untuk teman-teman yang Pj. banyak Bupati, Wali Kota, Gubernur yang Pj, saya tegaskan dalam kesempatan ini, saya minta rekan-rekan menjaga keberlangsungan pemerintahan dan mengambil posisi netral, tidak ikut dalam politik praktis kemenangan siapa pun, khusus untuk teman-teman penjabat, karena rekan-rekan adalah birokrat,” tegasnya saat itu.
Hal tersebut bukan tanpa alasan, sambungnya lagi, sebab jika seorang Pj berafiliasi dengan salh satu caleg atau partai, akan menimbulkan kecemburuan lain yang bisa menimbulkan kekisruhan politik. Untuk itu Tito meminta kepada semua Pejabat Kepala Daerah mengambil sikap netral dan tidak berpolitik praktis dukung mendukung, bebernya.
Mendagri juga mengatakan seluruh Pj Kepala Daerah akan dievaluasi oleh Kemendagri setiap tiga bulan sekali. Kinerja Pj Kepala Daerah juga turut dipantau oleh seluruh pihak, mulai dari internal Pemda, jajaran pengawas internal, masyarakat, hingga Partai Politik.
“Jika seandainya ada kedapatan Pj Kepala Daerah tidak netral maka akan kita periksa. Kalau terbukti, akan diberi sanksi dari yang teringan sampai yang terberat,” ucap Tito kala itu. (aa)
